Informasi Regulasi Menyangkut Sepeda Dan Pesepeda

Pertemuan Kementrian Perhubungan Dengan Pakar Transportasi, Pegiat Sepeda dan Pejalan Kaki. (doc. Windu Mulyana)

Bersepeda merupakan mobilitas di jalan raya yang memang terkesan bebas tanpa aturan, apalagi sepeda masih di pandang sebagai alat olahraga dan penyaluran kesenangan belaka yang ramai di setiap akhir pekan  atau hari libur saja.

Mungkin tak banyak pegiat sepeda yang mengetahui atau memahami bahwa sebenaranya sudah ada regulasi yang membahas sepeda meskipun sejauh ini belum mengarah kepada aturan sanksi hukum buat pesepeda yang melanggar ketertiban berlalu lintas

Manfaatkan lajur sepeda / foto : portalsepeda.com

Berikut adalah beberapa regulasi yang membahas pesepeda untuk diketahui dan dipahami  bersama khusunya bagi pegiat sepeda :

1.UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 25 

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan.jalan.berupa :
g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat.

Pasal 26 

Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
b. lajur sepeda.

Pasal 62 

Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.
Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Pasal 106

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan jalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500,000.00,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 122

Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang:

Dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan; mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi pengguna jalan lain; dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
Pesepeda dilarang membawa penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan.tempat.penumpang.


Pasal 123

Pesepeda tuna rungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

2. Pedoman PUPR 03 – 2017, ada ketentuan tentang jalur trotoar yang digunakan bersama-sama oleh pejalan kaki dan pesepeda (lebih ke aspek teknikal perancangan jalur sepeda)

3. Permen PUPR No: 03/PRT/M/2014, ada ketentuan Terkait Pemanfaatan Prasarana Jaringan Pejalan Kaki untuk Bersepeda (ini juga lebih ke aspek teknikal perancangan jalur sepeda)

4. PP No.79 Tahun 2013, ketentuan tentang penyelenggaraan lajur sepeda (pasal 116)

5. PM 26 Tahun 2015 tentang keselamatan LLAJ, termasuk aspek teknikal lajur sepeda

6. PP Nomor 32 Tahun 2011, tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak  serta Manajemen Kebutuhan lalu lintas.

7. PP Nomor 37 Tahun 2011, tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

8. PP Nomor 80 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;

9. PP Nomor 55. Tahun 2012, tentang Kendaraan.

10. Perkap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Regident Ranmor;

11. Perkap Nomor 9  Tahun 2012 tentang SIM;

12. Perkap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Animo Masyarakat Bersepeda / foto : dok.Eco Transport

Di bawah ini regulasi hanya ketersinggungan Undang – Undang :

  1. PP Nomor 32 Tahun 2011, tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak  serta Manajemen Kebutuhan lalu lintas.
  2. PP Nomor 37 Tahun 2011, tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. PP Nomor 80 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
  4. PP Nomor 55. Tahun 2012, tentang Kendaraan.
  5. Perkap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Regident Ranmor;
  6. Perkap Nomor 9  Tahun 2012 tentang SIM;
  7. Perkap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
    (sumber : Fahmi Saimima, Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI))

Saat ini Bike To Work Indonesia, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komunitas Sepeda Tua Indonesia tengah berjuang menyampaikan aspirasi dan pengajuan revisi kepada para pelaku kebijakan terkait regulasi yang membahas pesepeda dan pejalan kaki.

Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah pengambilan sikap tegas menolak Naskah Akdemik RUU tentang perubahan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan karena sama sekali tidak membahas mengenai pejalan kaki dan pesepeda.

Hal tersebut juga disampaikan di beberapa pertemuan, salah satunya di acara yang diselenggarakan oleh Kementrian Perhubungan beberapa waktu lalu di Kota Bandung bertajuk “Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Keselamatan Bersepeda”

Kehadiran Pihak Pemerintah, (dok. Jadi Kasep)

Terlepas dari hal tersebut, ada atau tidak adanya regulasi menyangkut sepeda atau pesepeda, seyogyanya para pegiat sepeda untuk senantiasa selalu menerapkan etika dan budaya disiplin saat bersepeda , berprilaku bijak, tertib, dan santun serta tetap waspada.

(Cucu Hambali, Bersepeda Itu Baik)

Leave a Reply

Konsultasi WA
Hallo Sobat Portal Sepeda!!
Silahkan kirim pesan WA untuk pertanyaan Sobat Portal seputar sepeda.

Nama :
Kota :
Kode Member :
Pertanyaan :

*nb : untuk mengetahui Kode Member silahkan Login terlebih dahulu
Powered by