B2W Indonesia: “Batalkan Diskon Pajak Mobil”

Ilustrasi / Foto : road.cc

Berkaitan dengan tentang kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk mobil baru pekan lalu, B2W Indonesia, Greenpeace Indonesia, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, dan Rujak Center for Urban Studies melayangkan penolakannya kepada pemerintah melalui pernyataan pers yang dirilis melalui unggahan di Twitter @B2WIndonesia (15/02/21).

Dilansi dari akun Twitter @B2WIndonesia tersebut tertulis bahwa alam pernyataan pers bersama tersebut sebagai respons terhadap rencana dispensasi pajak penjualan barang mewah untuk mobil baru, kami mendesak rencana ini dibatalkan, dan pembahasan aturannya dihentikan.

“Pemerintah harus konsisten dengan komitmennya kepada pembangunan berkelanjutan (peraturan presiden no. 59 tahun 2017), juga terhadap paris agreement. melonggarkan kesempatan bagi pembelian mobil baru adalah langkah yang bertentangan,” tegasnya.

B2W Indonesia menjelaskan bahwa mungkin angka penjualan akan naik; ekonomi bergairah. tapi dampak negatifnya jauh lebih besar, seperti telah terjadi. ada aspek pencemaran lingkungan, kian besarnya biaya kesehatan masyarakat, kehidupan perkotaan yang tak layak huni, dan buruknya keselamatan di jalan raya.

Selain itu B2W Indonesia mengatakan pelonggaran pajak mobil baru itu juga elitis dan diskriminatif, tidak mencerminkan keadilan. banyak sektor ekonomi lain yang lebih mungkin tumbuh dan memberikan pemerataan; ada pula bidang kehidupan lain yang menunjang pembangunan berkelanjutan.

“Kami berpendirian pemerintah harus bisa memilih tindakan yang lebih baik selain diskon pajak penjualan mobil.” pungkas pernyataan @B2WIndonesia tersebut.

Adapun pernyataan pers dari B2W Indonesia, Greenpeace Indonesia, ITDP Indonesia dan Rujak Center for Urban Studies secara lengkap adalah sebagai berikut :

Merespons keterangan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto tentang kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk mobil baru pekan lalu, B2W Indonesia, Greenpeace Indonesia, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, dan Rujak Center for Urban Studies menyayangkan dengan sangat keras dan mendesak pembahasan aturannya dibatalkan.

Langkah jangka pendek itu berkebalikan dengan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan; malah semakin mengeaskan bahwa pemerintah memang tak peduli kepada upaya mengatasi sebab-sebab rusaknya lingkungan, kehidupan kota yang semakin tak manusiawi serta berpusat pada kendaraan bermotor, dan tingginya angka korban kecelakaan di jalan.

Kendaraan bermotor selama ini menjadi sumber emisi gas beracun terbesar. Di Jakarta, data Dinas Lingkungan Hidup mencatat transportasi darat menyumbang 75 persen. Penelitian Vital Strategies dan Institut Teknologi Bandung, yang mengidentifikasi sumber PM 2.5–partikulat berukuran 2,5 mikron atau kurang yang berbahaya bagi kesehatan–mendapati 32-57 persen PM 2,5 berasal dari kendaraan bermotor. Data Global Alliance on Health and Pollution (2019) menunjukkan polusi udara merupakan penyebab 123 ribu kematian dalam setahun.

Di samping mengotoriudara, gas itu menimbulkan kritis iklim yang saat ini merupakan masalah global. Melalui Paris Agreement, yang telah diklarifikasi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, Indonesia telah berkomitmen ikut mengurangi emisi gas itu hingga 29 persen tahun 2030. Tapi janji ini hanya bisa dipenuhi jika ada tindakan-tindakan drastis. Meningkatkan jumlah penjualan mobil jelas tak termasuk di dalamnya.

Di perkotaan, selain polusi udara, kendaraan bermotor juga menyebabkan kemacetan, yang bahkan sampai saat ini tak pernah bisa dikendalikan–karena cara yang ditempuh memang keliru. Alih-alih serius menggeser penggunaan kendaraan bermotor pribadi ke angkutan massal dan moda transportasi ramah lingkungan serta mendukung mobilitas aktif, pemerintah justru terus membangun jalan, melebarkan dan mengadakan jalan tol dalam kota serta jalan layang.

Selain memboroskan bahan bakar, mengotori kota, dan menimbulkan kesemrawutan tata ruang, kemacetan menghalangi peluang bagi masyarakat untuk bisa lebih produktif. Di Jabodetabek saja nilai yang terbuang, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga rp 100 triliun per tahun.

Jika kedua hal tersebut seulit dibayangkan, karena karakternya yang tak bisa dirasakan secara fisik (intangible), angka korban kecelakaan di jalan mestinya lebih nyata, karena bisa terjadi di hadapan mata, menimpa siapa saja, dan terus bertambah–atau sekurang-kurangnya tak pernah benar-benar turun–setiap tahun. Hingga kini, menurut data Kementrerian Perhubungan, setiap jam rata-rata tiga orang tewas karena kecelakaan di jalan.

Pelonggaran pajak penjualan mobil mungkin bisa meningkatkan produksi dan menggairahkan industri otomotif, yang berguna bagi perekonomian di masa pandemi, seperti diklaim Menteri Airlangga. Tapi berapa pun nilai uangnya, tak bakal sebanding dengan kerugian yang timbul akibat pembiaran negara terhadap kehidupan masyarakat yang tergantung kendaraan bermotor.

Dispensasi pajak itu pun bersifat elit serta diskriminatif, tak adil untuk sektor ekonomi yang lain, yang lebih berpeluang menggerakkan ekonomi tanpa menimbulkan dampak negatif; atau bidang kehidupan yang lebih menyokong pemerataan. Dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang digunakan sebagai talangan bagi hilangnya penerimaan pajak penjualan mobil;–dengan kata lain, subsidi kepada pembeli mobil–mestinya disalurkan untuk kegiatan pemulihan yang berkelanjutan.

B2W Indonesia, Greenpeace, ITDP dan RCUS berpendapat tindakan pemerintah untuk mengangkat lagi kegiatan ekonomi harus lebih baik ketimbang rencana pembebasan pajak penjualan mobil.


B2W Indonesia, Greenpeace, ITDP dan RCUS

Sumber : Bike To Work Indonesia

Leave a Reply

Konsultasi WA
Hallo Sobat Portal Sepeda!!
Silahkan kirim pesan WA untuk pertanyaan Sobat Portal seputar sepeda.

Nama :
Kota :
Kode Member :
Pertanyaan :

*nb : untuk mengetahui Kode Member silahkan Login terlebih dahulu
Powered by